TI dan Reformasi Birokrasi

TEKNOLOGI INFORMASI DAN
REFORMASI BIROKRASI
Oleh : Rudiat Komara
Pendahuluan
Sesuai dengan Inpres no 5 Tahun 2004, tentang percepatan pemberantasan KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme), terdapat hal menarik yang menyangkut komitmen pemerintah untuk menggunakan Teknologi Informasi (TI) sebagai media yang dapat mengurangi potensi penyelewengan dalam pelayanan oleh aparatur negara dan tindakan korupsi. Hal tersebut menyiratkan adanya tekad untuk diadakannya reformasi terhadap birokrasi kita– yang sudah terlanjur di cap sangat negatif oleh publik, sehubungan dengan pelayanan yang diberikan kepada publik dan banyaknya penyimpangan dalam proses kerjanya– dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi Informasi.

 

 Mengapa memanfaatkan teknologi informasi? Apakah birokrasi kita memang sudah siap dan sadar atas kemajuan Teknologi informasi (TI)? Apa yang harus dilakukan birokrasi untuk menuju penerapan e-Government? Hal tersebut adalah pertanyaan yang sebenarnya harus dijawab untuk dapat menterjemahkan tujuan yang diharapkan sesuai dengan Inpres tersebut. Tetapi ada beberapa yang harus disimak oleh pemerintah dan unsur pelaksana di lapangan yang berhubungan dengan pemanfaatan TI dan para perencana pengembangannya sehubungan dengan tujuan luhur dari pemerintah tersebut. Makalah ini akan membahas dan mengkaji pertanyaan tersebut serta mengetahui apakah komitmen tersebut telah diiringi dengan kesiapan oleh aparatur SDM dan masyarakat lainya, serta faktor-faktor apa saja yang perlu mendapat perhatian untuk menuju birokrasi yeng bersih dan bebas dari praktek KKN melalui TI ini.

ELECTRONIC GOVERNMENT MERUPAKAN PENERAPAN TI DALAM BIROKRASI
Kerangka dan prinsip-prinsip yang dipergunakan dalam penerapan Teknologi Informasi dalam lingkup pemerintahan dan tugas-tugas kenegaraan ini populer dikenal luas dengan nama electronic-Government (e-Government).

Optimalisasi akses terhadap informasi inilah yang merupakan prinsip dasar dari tranparansi yang dituju oleh penggunaan TI di pemerintahan.Electronic-Government. menurut Instruksi Presiden RI nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, merupakan proses transformasi dimana pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Dengan demikian seluruh lembaga-lembaga negara, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat setiap saat memanfaatkan informasi dan layanan pemerintah secara optimal. Optimalisasi akses terhadap informasi inilah yang merupakan prinsip dasar dari transparansi yang dituju oleh penggunaan TI di pemerintahan. Untuk selanjutnya dengan transparansi tersebut maka praktek KKN yang disebabkan oleh kekaburan informasi dapat diminimalkan.

Selain tranparansi, yang ditawarkan oleh TI, kata –kata kunci yang dapat dilihat dalam pernyataan tentang kegunaan e-Government diatas adalah bahwa e-government diimplementasikan untuk dapat mengejar tujuan dalam hal:
o Transformasi Pemerintah/birokrasi
o Eliminasi sekat-sekat birokrasi
o Pembentukan jaringan sistem manajemen informasi
o Perbaikan proses kerja, dan
o Pelayanan publik,
Hal-hal tersebut menjadi arah reformasi birokrasi dengan adanya pemanfaatan Teknologi Informasi yang optimal oleh pemerintah. Tranformasi birokrasi yang ditawarkan dengan penerapan TI dengan prinsip-prinsip e-governmentnya adalah TI diharapkan dapat merubah wajah birokrasi yang sudah ada dengan menawarkan pelimpahan tanggung jawab pihak-pihak pengelola pelayanan publik yang biasanya berjumlah banyak—sehingga sulit diawasi dan dimonitor –kepada pihak yang lain yang lebih sedikit dan mudah untuk dimintai pertanggung jawabannya, karena sifat pihak tersebut yang sudah teruji kredibilitas dan profesionalitasnya.

Hal tersebut bukan berarti bahwa proses kerja dan pelayanan publik hanya menjadi dilayani oleh lebih sedikit SDM, tetapi lebih mengarah kepada adanya perubahan tata cara dan prosedur kerja yang berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya, ada pihak-pihak yang langsung menerima balas jasa (uang) ditangan mereka karena pelayanan yang diberikan, serta ada pihak yang memberikan hasil pelayanan langsung kepada masyarakat, tetapi dengan adanya TI hal itu bisa dilewati atau dikurangi interaksinya. Sebab pada kenyataanya menurut Setiadi (Kompas, 16 Mei 2005), proses tatap muka akan menyebabkan peluang penyelewengan yang membuka kesepakatan untuk melakukan tindakan korupsi. Masyarakat, dengan adanya teknologi informasi diharapkan tidak lagi perlu langsung menyerahkan uang sebagai biaya atas pelayanan yang diterimanya kepada pihak yang memberikan pelayanan. Hasil dari pelayanan tersebut bisa diterima tanpa ada/dikurangi interaksinya dengan si pemberi pelayanan. Sedangkan bagi sisi pemerintah, kemudahan didapat dengan semakin jelasnya pihak yang bertanggung jawab dalam pengoperasian sistem yang menggunakan TI, yang tentunya jumlah dan orangnya sudah jelas lebih sedikit dibanding sebelumnya.

Transparansi akan lebih bisa dilihat oleh masyarakat karena syarat utama dari penggunaan TI untuk proses kerja dan pelayanan publik adalah sudah adanya prosedur yang baku dan standar yang jelas. Apalagi, akan timbul kejelasan atas langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk pelayanan serta biaya yang harus dikeluarkan. Penggunaan serta penarikan biaya dari masyarakat bisa diawasi karena keterlibatan pihak lain yang lebih profesional dan kredibel dalam pengelolaan uang, seperti pihak bank, atau lembaga keuangan lainnya.

Untuk mencapai dan menerapkan e-government tersebut perlu dilihat secara mendasar bagaimana seharusnya suatu organisasi pemerintah memulai menerapakan Teknologi Informasi sebagai media untuk pencapaian dan pelaksanaan TUPOKSI nya.

Aplikasi Teknologi Informasi dalam e-government menawarkan suatu proses kerja yang bisa memotong antar fungsi organisasi (processes cut across organizational function) bahkan sampai ke eksternal organisasi.Eliminasi sekat-sekat birokrasi perlu dilakukan agar kekakuan dalam penerapan TUPOKSI yang ada didalam birokrasi kita dapat dihindari. Aplikasi Teknologi Informasi dalam e-government menawarkan suatu proses kerja yang bisa memotong antar fungsi organisasi (cut across organizational function processes) bahkan sampai ke eksternal organisasi. Bisa saja divisi atau unit pengelola TI ditempatkan pada fungsi tersendiri didalam organisasi, baik itu dtempatkan dibagian Sistem Informasi, Electronic Data Processing (bagian EDP) atau bagian umum sekalipun, tetapi secara proses, penerapan TI seharusnya bisa memotong secara horizontal ke tiap bagian yang lain. Bagian TI tidak hanya berfungsi menyuplai dan memelihara hardware dan software bagian-bagian lain tetapi lebih menjadi pengintegrasi setiap bagian yang ada di organisasi dan juga pihak di luar organisasi dengan menawarkan aplikasi antar fungsi (cross fuctions aplication).

Strategi Cross function process dengan menggunakan TI ini sudah menjadi bagian penting dari organisasi private yang melihat organisai tidak hanya dari segi fungsi tetapi lebih mengarah kepada sudut pandang proses.

Strategi cross function proses manajemen yang ditawarkan oleh e-government dapat diperluas untuk mencapai suatu jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu. Beberapa pemerintah daerah telah melaksanakan pelayanan publik secara online dalam satu atap melalui satu portal sebagai bentuk pengintegrasian fungsi-fungsi pelayanan yang tidak hanya melingkupi unit didalam organisasi tersebut bahkan sudah melibatkan unit di instansi yang lain. Pendekatan yang sering disebut sebagai transparency process ini dilakukan dengan alasan bahwa masyarakat tidak perlu tahu proses pelayanan yang terjadi di dalam, atau masyarakat tidak dituntut untuk mengetahui instansi apa yang melayani kebutuhan mereka. Yang muncul di portal bukan nama – nama instansi tetapi daftar pelayanan. Sistem Informasi/Administrasi satu Atap (SIMTAP) seperti yang sudah diterapkan oleh beberapa instansi, seperti di BKPM, Pemprov Jateng, Pemda Kabupaten Takalar (Sulawesi) dan Kutai (Kalimantan Timur), dan lainnya adalah contoh dari bentuk pelayanan online tersebut.

Untuk selanjutnya TUPOKSI dari aparatur pemerintah harus ditambah dengan proses Integrasi (menjadi Tugas Pokok, Fungsi dan Integrasi). Sebagai wujud untuk merubah orientasi birokrasi kearah orientasi proses yang lebih mengarah nantinya kepada kelancaran proses kerja/manajemen dan orientasi pelayanan.

Strategi lainnya yang tak kalah penting adalah berkaitan dengan membangun koordinasi intra dan antar-instansi pemerintah. Bila pada strategi pertama kita berbicara pada tataran integrasi proses dan teknologi, pada level di atasnya perlu dibangun strategi yang mendukung koordinasi intra dan antar instansi pemerintah, baik di level pemerintah pusat, pemerintah pusat dan daerah, atau sesama pemerintah daerah. Dalam tata laksana pemerintahan yang konvensional hal ini sudah lama ada, namun pada kenyataannya masih sering ditemui adanya ketidak–tersambungannya komunikasi antar satu dengan lainya. Penyebab utama dari hal ini adalah masih rendahnya kualitas koordinasi antar-pihak yang seharusnya saling berinteraksi. Di dalam e-government, keberadaan koordinasi antar para pihak yang berkepentingan menjadi syarat utama dan manfaat keberhasilan pengimplementasiannya.

REFORMASI BIROKRASI = BUSINESS PROCESS REENGINERING (BPR) SEKTOR PUBLIK

Penerapan TI memerlukan orientasi yang jelas dari organisasi untuk penggunaannya, sehingga TI bukan menjadi beban biaya bagi organisasi tetapi merupakan media untuk memajukan dan memperlancar bisnis prosesUntuk mencapai suatu birokrasi yang terintegrasi melalui implementasi e-government ada beberapa hal yang harus dilihat dalam persiapan penerapannya. Seperti halnya praktek di sektor swasta, penerapan TI dalam proses bisnis merupakan langkah strategis yang dituangkan secara khusus dalam strategic planning mereka. Penerapan TI memerlukan orientasi yang jelas dari organisasi untuk penggunaannya, sehingga TI bukan menjadi beban biaya bagi organisasi tetapi merupakan media untuk memajukan dan memperlancar bisnis proses. Caranya adalah dengan menjadikan TI sebagai strategi perusahaan. Untuk itu di sektor swasta penerapan TI merupakan hasil dari satu telaahan sistematis terhadap bisnis proses atau proses kerja yang kadang-kadang sangat radikal yang disebut dengan Business Process Reengineering (BPR).

BPR dapart didefinisikan sebagai “Pemikiran ulang secara fundamental dan pendesainan ulang secara radikal dari proses bisnis/kerja untuk mencapai kemajuan secara dramatis dalam ukuran-ukuran kritis dari kinerja seperti biaya, kualitas, pelayanan, kecepatan” (Hutton, 1996). Dari definisi di atas ada beberapa kata kunci yang harus diperhatikan, diantaranya adalah bahwa BPR merupakan suatu kegiatan yang: (1) fundamental yang mempertanyakan ulang hal-hal mendasar tentang organisasi dan bagaimana itu beroperasi; (2) radikal, dalam artian bahwa perubahan yang dilakukan itu bersifat ekstrim guna mendapatkan akar/sumber dari segala sesuatu dan menemukan secara komplet cara/jalan baru untuk melakukan kerja; (3) dramatis, berarti mencapai lompatan dalam kinerja dan kemajuannya tidak sebagian-sebagian atau berkelanjutan.

BPR diperlukan karena adanya kecenderungan pengakumulasian dari banyak aktifitas yang sudah tidak diperlukan lagi atau tidak lagi mempunyai nilai tambah kepada kegiatan organisasiTujuan BPR yang utama adalah dicapainya suatu pencapain/perbaikan kinerja dalam faktor-faktor kritis dari suatu organisasi, yaitu seperti biaya, kualitas, pelayanan maupun kecepatan. BPR diperlukan karena adanya kecenderungan pengakumulasian dari banyak aktifitas yang sudah tidak diperlukan lagi atau tidak lagi mempunyai nilai tambah kepada kegiatan organisasi, yang apabila tidak segera dilakukan perbaikan maka organisasi bisa tidak effisien dan effektif lagi, seperti yang terjadi di birokrasi kita.

Kegunaan BPR sehubungan dengan penerapan TI juga sangat penting berkaitan dengan peranan dari TI tersebut bagi organisasi. Kekuatan sebenarnya dari teknologi khususnya TI adalah bukan membuat proses yang usang menjadi bekerja lebih cepat tetapi mampu membuat organisasi untuk merombak aturan lama dan menciptakan cara baru untuk mengoperasikan organisasi. Karena pada hakekatnya Organisasi (yang menggunakan pola) lama dengan teknologi baru hanya menjadi organisasi lama dengan biaya tinggi (old organization + New Technology = Costly Old Organization). Jadi dengan prinsip-prinsip BPR, hendaknya organisasi menjadikan TI sebagai sarana untuk memperbaharui pola kerja kearah yang lebih effektif dan effisien.

Begitu pula halnya di sektor publik atau birokrasi, penerapan TI seharusnya didahului suatu pendekatan strategis mengenai kegunaan maksimal dari TI terhadap tujuan organisasi. TI tidak bisa merubah organisasi tanpa kejelasan atas apa yang ingin dilakukan organisasi melalui TI tersebut. Pertanyaan yang harus dilakukan sebelum menggunakan TI adalah “ apa yang organisasi ingin TI lakukan untuk organisasi? Bukan sebaliknya yaitu “ apa yang dapat TI lakukan untuk organisasi?

Organisasi yang mengikuti pertanyaan “ apa yang dapat TI lakukan untuk organisasi? Dalam penerapan TI-nya, selalu menggunakan TI setiap mengetahui kelebihan dari suatu kemajuan di bidang TI tanpa mengetahui “apakah itu akan berguna untuk organisasi atau tidak? Apakah organisasi dan SDM nya sudah siap menerima kemajuan tersebut? Contohnya, ketika teknologi Internet diterapkan dalam suatu organisasi,dan aplikasi e-mail tidak di optimalkan karena surat menyurat masih tetap dilakukan secara bentuk hard copy kepada bisnis relasinya. Atau masih memperlakukan e-mail sebagai surat, yang harus di print dan di file seperti surat tertulis biasanya, maka kegunaan TI tidak diperoleh secara optimal malahan menjadi tambahan beban biaya untuk organisasi.

Berbeda dengan organisasi yang menjalankan pertanyaan“ apa yang organisasi ingin TI lakukan untuk organisasi?. Ketika organisasi ingin dan bertujuan untuk mengurangi penggunaan media kertas dan biaya pos, maka organisai mencari alternatif jawaban di bidang TI tersebut yang bisa membantu mencapai tujuannya, yaitu penerapan total e-mail sebagai alat komunikasi dan kearsipan organisasinya.

Ilustrasi diatas menunjukkan bahwa reformasi birokrasi merupakan Business Process Reengineering di sektor publik. Reformasi birokrasi merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebelum kita menuju penerapan TI untuk selanjutnya tercapainya manfaat e-government. Bukan sebaliknya, bahwa dengan e-government akan tercapai tujuan reformasi birokrasi.

Untuk selanjutnya, proses reformasi birokrasi, untuk sampai dalam penerapan prinsip-prinsip e-government, harus melakukan terlebih dahulu pengkajian ulang proses/manajemen kerja serta orientasi ulang birokrasi terhadap pelayanan publik.

Menurut Hutton (1996: 26) BPR sangat relevan untuk merubah image birokrasi, menurutnya BPR akan dapat berperan untuk merubah cara kerja birokrasi yang berhubungan dengan pelayanan publik, transaksi yang melibatkan uang, penyimpanan record dan lain-lain. Hal ini menyangkut alasan dari pekerjaan tersebut yang bersifat mencari outcome dan memilki kebebasan untuk menentukan bagaimana proses tersebut dikerjakan. Segala kegiatan di birokrasi yang sifatnya rutin, berulang dan dapat menggunakan pemrosesan berbasis TI adalah mungkin untuk dilakukan BPR. TI sangat tinggi sekali potensinya untuk dipergunakan dalam kegiatan BPR. BPR atau dapat juga disebut Reformasi Birokrasi yang berbasis TI bukan merupakan proses incremental atau perlahan-lahan. Tindakan radikal dipergunakan untuk memperoleh nilai tambah yang sebenarnya dari penggunaan TI. Reformasi ini merupkan tindakan yang signifikan untuk mencek kesehatan dari suatu organisasi dengan selalu menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal dari organisasi (SWOT), maupun faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi (PEST).

Selanjutnya, masih menurut Hutton, (1996: 27) ada beberapa Critical Success Factors (CSF) yang harus diterapkan dalam melakukan reformasi birokrasi atau BPR di sektor publik, yaitu:
Keinginan untuk berubah dari status quo, ini berarti harus dilakukannya usaha-usaha untuk selalu mengeliminasi faktor-faktor yang resistant terhadap perubahan. Reformasi berarti bagaimana birokrasi harus merelakan tugasnya yang selama ini menjadi sapi perahan untuk keuntungan finansial dan sektoral menuju berorientasi pada kepentingan publik : Memelihara komitmen, kesabaran dan keikutsertaan aktif dari top level selama pelaksanaan proses reformasi. Tanpa hal ini aktifitas reformasi hanya dapat menjadi program dalam kertas saja; Kejelasan dan kekonsistenan dari fokus stratejik dan visi jangka panjang dalam organisasi. Proses reformasi harus menjadi tujuan atau visi yang harus dicapai oleh birokrasi; Berorientasi pada tujuan, Memastikan dilakukannya perencanaan yang matang serta kemauan untuk mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada; Mengedepankan dialog yang berkelanjutan dengan seluruh stakeholder; Selalu dilakukannya pengukuran kinerja.

Semua hal diatas menunjukan bahwa dalam proses reformasi dan birokrasi perlu dilakukannya usaha untuk memastikan kepada seluruh staf, pimpinan, masyarakat dan stakeholder tentang kepentingan dan keuntungan dari perubahan yang akan dilakukan.

KESALAHAN PERSEPSI UMUM MENGENAI TI DALAM E-GOVERNMENT DI INDONESIA

Diadaptasi dari Laudon& Laudon 2000Kalau melihat e-government dari sudut pandang Sistem Informasi terdapat tiga dimensi yang harus diperhatikan dalam usaha untuk mengimplementasikannya. Dimensi tersebut adalah:
1. Dimensi Teknologi Informasi
2. Dimensi SDM
3. Dimensi Organisasi.

Kesalahan dari pelaku dan birokrasi kita adalah dengan melihat e-government pada sudut pandang atau dimensi Teknologi Informasi saja. Sehingga yang tergambar kemudian adalah adanya kerumitan, biaya tinggi, resistensi dan perubahan pola kerja. Yang sebenarnya Teknologi Informasi dari prinsip e-Government merupakan puncak gunung es yang sering terlihat, tetapi kurang disadari bahwa ada bagian besar lain yang akan mempengaruhi berjalannya e-government tersebut, yaitu dimensi SDM dan Organisasi.
Teknologi Informasi dan Gunung Es Implementasi E-Government

Teknologi Informasi yang bentuknya bisa berupa Komputer, Internet, Jaringan, Satelit dan lain-lain, lebih sering muncul kepermukaan pada saat berbicara tentang e-government. Persepsi tersebut munculnya tidak hanya dalam pandangan masyarakat umum saja, tetapi juga menghinggapi para pengambil keputusan pemerintah kita. Contohnya bisa terlihat bahwa edaran MENPAN, yang menganjurkan penerapan TI secara optimal bagi aparatur pemerintah tidak diikuti dengan himbauan untuk meningkatkan kesadaran TI (IT awareness) dikalangan aparatur, adanya budaya sharing informasi dan pengorganisasian pengelolaan TI dalam instansi pemerintah. Critical success factors lain dari penerapan e-government seperti SDM dan Organisasi sama sekali tidak menjadi perhatian penting. Sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan apa yang dilakukan di negara yang sudah dinyatakan berhasil dalam penerapan e-governmentnya. Penerapan e-government mereka canangkan setelah mereka rasa berhasil menciptakan birokrasi dan kultur organisasi yang siap dan mendukung penerapan e-government. Tak heran bahwa di negara seperti Singapura, pengendali utama dari penerapan e-governmentnya ada di Kementrian yang mengelola pegawai negeri (Civil Service), bukan ditangan Departemen yang mengelola teknologi Informasi dan Komunikasi.

Kesalahan penilaian penerapan e-government hanya dari sudut pandang teknologi saja menghasilkan kesalahan persepsi yang lain dari birokrasi kita. E-government hanya dianggap sebagai proses pembuatan website saja tanpa mengelolanya dan memanfaatkannya secara maksimal (tahap lain setelah pemberian informasi, yaitu interaksi, transaksi dan data sharing). Menurut Pardo (2000:2), e-government tidak hanya menempatkan beberapa komputer atau membangun website untuk akses informasi, tetapi merupakan kegiatan mentransformasi hubungan fundamental antara pemerintah dan publik.

Hubungan fundamental antar pemerintah dan publik inilah yang menjadi pokok dari prinsip e-government. Pemerintah harus selalu menanyakan secara terus menerus tentang tiga pertanyaan pokok berikut. Apa fungsi yang menjadi tanggung jawab instansi pemerintah kita? Dapatkah kita mempertanggung jawabkan perubahan terhadap fungsi instansi kita ketika ada kemajuan teknologi baru yang kita terapkan? Apakah penerapan teknologi baru dalam instansi kita telah merefleksikan kebutuhan dan prioritas dari publik yang luas, atau malah dapat merusak kepercayaan publik?

Pertanyaan tersebut gagal dijawab oleh pemerintah kita dengan mengambil contoh dari penerapan Teknologi Informasi bagi kepentingan publik seperti halnya yang dilakukan KPU dengan pembangunan Sistem Infromasi Perolehan Suara (tabulasi) Pemilu berbasis Teknologi Informasi. Pertanyaan tentang kegunaan sistem informasi yang dikembangkan oleh KPU telah menjadi kontroversi sehubungan dengan besarnya dana yang diserap dalam pengembangannya. Selain banyaknya kesalahan serta tidak siapnya operator dalam pengoperasiannya telah menimbulkan ketidak percayaan publik. Manfaat yang didapat masyarakatkan dari sistem tersebut dirasakan kurang sekali bahkan manfaat sistem dan teknologi tersebut dalam PILKADA – sebagai satu rangkaian sistem PEMILU dari sistem demokrasi berasaskan pemilhan langsung– dipertanyakan oleh masyarakat.

Bagi Indonesia, yang memiliki karakteristik masyarakat dan tingkat penghidupan yang masih belum seperti yang diharapkan, adalah bijaksana apabila pembuatan suatu sistem yang menggunakan Teknologi Informasi untuk kepentingan publik dilakukan melalui perencanaan yang matang, apalagi itu menyangkut penggunaan dana yang tidak sedikit. Hendaknya usaha dilakukan pada titik-titik dimana itu benar-benar memberikan manfaat yang terbesar, seperti bagaimana usaha untuk mengurangi biaya penyediaan logistik, bukan pada usaha mempercepat pengumuman hasil pemilu seperti sekarang. Penggunaan Teknologi Informasi harus dilakukan untuk mendapatkan nilai tambah bukan untuk membuat proses kerja yang sudah usang (dan kurang menyentuh kepentingan publik) di buat lebih cepat (dengan adanya TI). Teknologi Informasi harusnya ditempatkan pada peran sebagai pendobrak aturan lama dan menciptakan cara kerja yang baru yang lebih effisien dan effektif dan meningkatkan pelayanan kepada publik yang lebih luas.

PENUTUP

Seperti pengalaman negara-negara lain, penerapan teknologi Informasi dalam pemerintahan (e-government) bukan merupakan usaha yang mudah, diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dan aparat birokrasi. Bila dihubungkan dengan usaha menggunakan e-government sebagai media untuk mengurangi potensi penyelewengan dalam pelayanan oleh aparatur negara dan korupsi, diperlukan suatu tindakan yang diluar kebiasaan (ekstrem) karena praktek-praktek KKN di negara kita sudah merupakan tindakan atau penyelewengan yang extra-ordinary. Kontribusi dari penerapan TI tidak akan signifikan selama pola-pola lama dalam proses kerja dan pelayanan kepada publik tidak dirubah.

Proses kerja yang sudah usang – yang disebabkan akumulasi dari proses kerja yang sudah tidak memberikan nilai tambah lagi terhadap efisiensi dan efektivitas organisasi, persepsi yang salah tentang penempatan reformasi birokrasi dalam kerangka e-government, serta kesalahan penempatan e-government pada sudut Teknologi Informasi saja, telah mengurangi dan menghambat momentum perubahan yang diharapkan masyarakat terhadap birokrasi dan usaha mengurangi penyelewengan dan KKN.

Bibliography

Gronlund, Ake, (2002), Electronic Government: Design, Application and Management, Melbourne, Idea Group Publishing

Institute of System Science (2004), Use of Information Technology for Public Administration (Course handout) , UNDP, Singpore

Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004, tentang Percepatan Pemberantasan KKN (Kolusi Korupsi dan Nepotisme)

Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Hutton, Graham, (1996), Business Process Re-engineering—A Public Sector View, Brisbane, John Wiley & Sons.

Laudon, Kenneth C, and Laudon Jane Price (1998), Information System and the Internet, A Problem Solving Approach, 4th Eds, Sydney, Dreyden Press

 

 

Posted on September 10, 2008, in Tulisan. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. saya sangat setuju dengan BPR sebagaimana dijlaskan di atas, karena hanya dengan proses tersebut proses reformasi birokrasi akan cepat terwujud

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: