Pengembangan Universitas

MEMBANGUN UNIVERSITAS YANG AMBISIUS DALAM RANGKA PERBAIKAN KUALITAS PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

PENDAHULUAN
Sumberdaya manusia merupakan aset paling strategis bagi suatu bangsa dan negara. Ia bukan saja sebagai comparative advantages melainkan juga telah menjadi competitive advantages. Hal ini disebabkan kemajuan suatu bangsa dan negara bukan hanya bertumpu pada ketersediaan sumberdaya alam (natural resources) semata, namun sangatlah ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya. Kemajuan negara-negara barat atau Eropa, Amerika Serikat dan Jepang, demikian juga di negara-negara yang disebut macam asia atau new industrial state, seperti Singapura, Korea, Taiwan, Hongkong, Cina, dan Malaysia sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusia yang mereka miliki.
Kualitas sumberdaya manusia antara lain ditentukan oleh mutu dan tingkat pendidikan. Kualitas pendidikan yang rendah menyebabkan kualitas sumberdaya manusia rendah; makin tinggi tingkat pendidikan maka makin tinggi pula kualitas sumberdaya manusia. Sebab hal ini berpengaruh terhadap cara pikir, nalar, wawasan, keluasan dan kedalaman pengetahuan. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi diharapkan akan lebih mudah memperoleh kesempatan guna mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan penghasilan yang relatif lebih tinggi.
UNDP mengeluarkan Human development Report (HDR) berupa laporan tahunan tentang pembangunan manusia di seluruh dunia. HDR mengurutkan negara di dunia berdasarkan peringkat dari Human Development Index (HDI). Dalam HDR tahun 1996 tampak bahwa dari 173 peringkat HDI, Indonesia menduduki urutan ke 102 dengan indeks 0,61 (penduduk yang kualitasnya rendah nilai HDI-nya mendekati 0, sedangkan yang baik mendekati 1). Sementara itu negara-negara ASEAN lainnya, kecuali Filipina, sudah masuk peringkat antara 34 dan 53: Malaysia menduduki urutan ke 53 dan Singapura menempati urutan ke 34. Kemudian Korea Selatan pada peringkat 29, Cina peringkat 108, Sri Langka dalam urutan 97. Sementara berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh UNDP tahun 2000 berdasarkan penelitian HDI, dari 173 negara di dunia, peringkat mutu pendidikan Indonesia berada pada urutan 109 posisi, Sebuah posisi yang menurun bila dibandingkan dengan urutan ke 105 pada tahun 1999. Posisi itu jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura (urutan ke-24), Jepang (urutan ke-8), Malaysia (urutan ke-61), Thailand (urutan ke-76), dan Philipina yang menempati posisi ke 77. Cina urutan ke-99, Srilangka urutan ke-84, bahkan Vietnam yang relatif baru justru berkembang justeru lebih baik dari Indonesia, yaitu menempati posisi ke-108.[1]

PERKEMBANGAN PARADIGMA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Rendahnya urutan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia umumnya, dan di Asia Tenggara khususnya antara lain disebabkan pembangunan Indonesia hingga tahuan 1990-an lebih bertumpu pada pembangunan ekonomi dan fisik, seperti di negara-negara berkembang lainnya yang disebut production-centered development. Production-centered development dilakukan dalam upaya mengatasi keterbelakangan dunia ketiga, termasuk Indonesia dengan mengejar pertumbuhan ekonomi karena diyakini bahwa pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi kemajuan bangsa. Oleh Karena itu tidak mengherankan jika paradigma pembangunan saat itu didominasi oleh pemikiran pentingnya pertumbuhan ekonomi dalam mengejar ketertinggalan suatu bangsa.
Dalam kearifan pembangunan ini, pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan dan hasil pertumbuhan akan dapat dinikmati pula oleh masyarakat sampai lapisan bawah melalui “trickle down effect”. Paradigma pertumbuhan atau paradigma ekonomi murni tampaknya menjadi paradigma yang dominan di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia. Paradigma ini memandang pembangunan nasional sebagai identik dengan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya.
Paradigma ini memang menghasilkan pertumbuhan ekonomi, namun ternyata pertumbuhan ekonomi tidak selalu beriringan dengan pertumbuhan kesejahteraan mayoritas penduduk. Fenomena yang muncul kemudian adalah timbulnya berbagai kesenjangan di masyarakat. Fakta menunjukkan bahwa kesenjangan yang semakin melebar baik antar daerah, antar sektor dan antar strata justru banyak terjadi di negara yang sedang membangun dengan menggunakan paradigma ini. Kesenjangan itu muncul antara lain karena mekanisme distribusi (sumberdaya) tidak berfungsi dengan baik. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut maka timbul pemikiran bahwa pertumbuhan haruslah secara beriringan dan terencana mengupayakan terciptanya pemerataan kesempatan dan pembagian hasil-hasil pembangunan dengan merata. Strategi demikian dikenal dengan redistribution-growth development[2]. Dengan kebijakan ini ternyata tetap terjadi kesenjangan. Mekanisme distribusi tetap tidak berjalan dengan baik. Prosentase hasil pertumbuhan ekonomi yang lebih besar justru dinikmati oleh sebagian kecil penduduk saja.
Untuk mengatasi mekanisme distribusi yang tidak berjalan sesuai dengan harapan tersebut, maka pada tahun 1970-an muncul konsep pendekatan kebutuhan pokok (basic-need approach ) yang memberi tekanan pada distribusi hasil pembangunan. Program pemenuhan basic needs (kebutuhan pokok) juga menjadi acuan dalam perencanaan ekonomi nasional di banyak negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Tetapi pendekatan kebutuhan dasar ini tidak membawa hasil optimum bagi peningkatan kualitas hidup manusia.
Dalam paradigma pertumbuhan dan pemenuhan kebutuhan pokok peranan pemerintah sangat dominan dan kebijakan yang dihasilkan bersifat top-down serta sangat berorientasi pada produksi, fokus dan prioritas utamanya adalah pada growth-generating sectors. Mekanisme pasar menjadi tumpuan dalam mencapai pertumbuhan[3]. Dalam perspektif pengembangan sumberdaya manusia tampak bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui centrally-composed blueprint plan yang dirumuskan oleh teknokrat, dan alokasi sumber pembangunan yang sentralistis cenderung meng-cripple-kan potensi masyarakat karena pada hakekatnya pembangunan merupakan delivered development yang cenderung menumbuhkan hubungan dependensi antara rakyat dan proyek pembangunan atau antara rakyat dan birokrat. Oleh Karena itu sifatnya menjadi disempowering, dan tidak menekankan kemampuan masyarakat untuk berusaha mengaktualisasikan potensinya[4].
Jadi ada kecenderungan universal di negara berkembang bahwa pada kondisi awal negara tersebut, dimensi pembangunan ekonomi (juga dimensi pembangunan politik) menduduki posisi sentral dalam pembangunan nasional, termasuk Indonesia. Dalam periode ini pembangunan yang bertumpu pada manusia belum mendapat perhatian yang serius atau belum mendapat tempat yang layak dalam pembangunan nasional. Tetapi pada tahap pembangunan selanjutnya, dimensi-dimensi pembangunan lain, seperti dimensi SDM, menjadi bagian integral dari realitas pembangunan yang bersifat multidimensional. Paradigma kebijakan pembangunan seperti ini yang mulai dikembangkan pada tahun 1980-an di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, disebut human-centered development, pembanguan yang bertumpu pada manusia,.
Dengan kata lain, meskipun pembangunan sumberdaya manusia merupakan dimensi yang seringkali menduduki posisi periferal pada wal pembangunan nasional suatu negara, namun dalam perkembangannya terjadi peningkatan relevansi dimensi sumberdaya manusia dalam pembangunan. Itu dilakukan oleh kesadaran bahwa pembangunan sumberdaya manusia merupakan investasi human capital yang harus dilakukan sejalan dengan investasi physical capital. Strategi pembangunan yang bertumpu pada manusia baru dikembangkan di Indonesia dan itupun baru merupakan sentuhan-sentuhan awal dan mendapat tempat yang belum begitu dominan hingga akhir pemerintahan orde baru, tidak mengherankan jikaposisi Indonesia anjlok jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia dan Asia Tenggara, karena indikator kinerja pembangunan SDM yang tercantum dalam HDI pada tahun 1990-an mencakup indikator pendidikan, kesehatan, dan kemampuan daya beli atau akses ke sumber daya ekonomi atau pemenuhan kebutuhan hidup, dan tidak lagi berdasarkan pendapatan per kapita atau GNP semata. Dengan kata lain, karena pengembangan sumberdaya manusia belum menjadi faktor determinan dalam kebijakan nasional maka kualitas sumberdaya manusia Indonesia adalah terburuk di Asia Tenggara.
Evaluasi pembangunan yang melihat pada pendapatan per kapita, angka pertumbuhan pendapatan nasional, dan kemudian distribusi pendapatan tidak lepas dari konsep pembangunan (perekonomian) yang berkembang pada saat itu. Pada saat itu, pendapatan per kapita, angka pertumbuhan, pendapatan nasional, dan distribusi pendapatan bahkan sudah hampir diterima sebagai “baku”. Berbagai analisis untuk mengelompokkan negara sering menggunakan pendapatan per kapita sebagai kriteria. Pada hal tingkat pendapatan yang tinggi tidak dapat dijadikan patokan tingginya tingkat pembangunan manusia[5]. Peningkatan pendapatan per kapita bangsa seringkali tidak dibarengi secara seimbang dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusianya, seperti tercermin dari banyak data. Pada waktu pendapatan per kapita negara Indonesia mencapai USD500 tahun 1989, rata-rata angka harapan hidup adalah 61,5 tahun dan angka melek huruf orang dewasa (10 tahun ke atas) adalah 77 persen. Dibandingkan dengan Sri Langka, misalnya, pada waktu pendapatan per kapita yang sama, yaitu USD500 pada tahun 1991, rata-rata angka harapan hidup di Sri Langka sudah mencapai 71,2 tahun dan angka melek huruf orang dewasa mencapai 89 persen.
Singkatnya, jika sebelum tahun 1990-an banyak ahli dan lembaga internasional mengelompokkan negara berdasarkan pada pendapatan per kapita, maka Human Development Report (HDR) membuat urutan negara tidak berdasarkan pada pendapatan per kapita, melainkan berdasarkan HDI karena dalam banyak hal pendapatan nasional tidak selalu representatif untuk aspek pembangunan yang lain. Dalam kontek ini ada upaya untuk mengaitkan pertumbuhan ekonomi[6] suatu negara dengan pembangunan manusia, sebab pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan tanpa pembangunan manusia; tingkat pendapatan yang tinggi tidak dapat dijadikan patokan tingginya tingkat pembangunan manusia. Sebuah indeks sebagai suatu pengukuran agregat pembangunan manusia dibuat untuk menghasilkan peringkat dan adanya peringkat berarti suatu evaluasi relatif dalam suatu kelompok, bukan individu.

PENDIDIKAN TINGGI YANG AMBISIUS SEBAGAI SARANA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA INDONESIA

Ukuran kemajuan dan kemandirian suatu bangsa tidak dapat hanya berupa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, tetapi lebih mendasar lagi menyangkut manusianya. Hal ini disebabkan manusia adalah sumberdaya pembangunan yang paling utama di antara sumber-sumber daya lain yang akan dibangun kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Secara teoritis maupun empiris, betapa SDM berperan sebagai sumber kemajuan yang dicerminkan dalam ukuran ekonomi melalui pertumbuhan. Modal manusia ini yang paling utama dihasilkan oleh pendidikan. Pembangunan manusia sebagai sumberdaya pembangunan menekankan manusia sebagai pelaku pembangunan yang memiliki etos kerja produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin, profesionalisme, serta memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemampuan manajemen. Kualitas manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan seperti itu akan membawa Indonesia tumbuh dan maju menjadi bangsa besar yang sejajar dengan bangsa maju lainnya[7].
Pentingnya unsur manusia dalam pembangunan tampak secara jelas sejak diterbitkannya HDR oleh UNDP tahun 1990 di mana dalam setiap laporannya selalu ditekankan bahwa pembangunan manusia merupakan usaha untuk “increasing people’s choices”[8]. Pentingnya unsur manusia dalam pembangunan di Indonesia sesungguhnya telah tampak secara jelas dirumuskan dalam GBHN di mana hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari upaya pembangunan. Komitmen Indonesia dalam melaksanakan pembangunan manusia sudah lama digariskan dalam GBHN sehingga Indonesia sesungguhnya lebih maju selangkah dalam pemikiran mengenai pembangunan manusia daripada UNDP. Dalam GBHN selalu tertuang bahwa tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya baik materil maupun spiritual. Sayangnya komitmen politik tersebut tidak pernah diterjemahkan secara konkrit dalam kebijakan pembangunan Indonesia dalam tataran realitas. Dalam rumusan GBHN 1993 disebut: “Titik berat pembangunan jangka panjang kedua diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumberdaya manusia…”. Dari rumusan ini jelas terjadi pergeseran paradigma pembangunan yang tadinya amat menekankan pada dimensi pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan menuju pada paradigma pembangunan yang menekankan pada pembangunan ekonomi sekaligus pembangunan sumberdaya manusia dan terjadi pergeseran keterkaitan pembangunan ekonomi dan pembangunan sumberdaya manusia dari keterkaitan subordinatif menjadi komplementer.
Pembangunan sumberdaya manusia atau menjadikan manusia sebagai fokus pembangunan adalah penting. Itu tampak dari empat perspektif tentang peranan pembangunan sumberdaya manusia dalam pembangunan sebagai berikut:[9]
i. Perspektif Fungsionalis. Perspektif ini menganggap bahwa pendidikan sebagai komponen utama pembangunan SDM harus berfungsi sebagai wacana untuk mewariskan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat. Melalui pendidikan, individu-individu akan mendapat pengetahuan dan keterampilan untuk hidup dalam masyarakat yang makin kompleks. Menurut perspektif ini, kualitas manusia “diprogram” melalui pendidikan untuk dapat menyesuaikan dengan logika masyarakat industri dan tuntutan pasar.
ii. Perspektif Liberal. Dalam perspektif ini pembangunan sumberdaya manusia – lebih dari sekedar mendorong konformitas individu dengan tata nilai yang ada, akan tetapi harus mendorong individu untuk mengembangkan potensinya sebagai manusia – melalui pengembangan talenta fisik, emosi, spirit dan intelektualnya. Individu harus belajar melalui pengalamannya, dan tidak semata-mata melalui apa yang dikatakan kepadanya. Dengan demikian mereka akan mengembangkan kemampuannya untuk melihat secara kritis situasi yang objektif melengkapinya.
iii. Perspektif Sosial-Demokratis. Perspektif ini melihat peranan pembangunan sumberdaya manusia dalam mewujudkan persamaan dan keadilan sosial. Karenanya, apabila pendidikan gagal dalam mewujudkan equality of opportunity, maka hal itu akan berarti kegagalan dalam mengembangkan potensi industri.
iv. Perspektif Marxis. Perspektif ini melihat di dalam masyarakat yang kapitalis, pembangunan SDM merupakan proses reproduksi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan mereka yang menguasai tenaga kerja dan faktor produksi. Kurikulum pendidikan menyimpan fungsi-fungsi tersembunyi untuk menghasilkan tenaga kerja yang pasif, taat, yang menerima struktur kekuasaan tanpa mempersoalkannya. Perspektif ini melihat pembangunan SDM dalam konteks sistem kapitalisme sebagai wacana untuk melestarikan dan melegitimasikan kesenjangan sosial.
Bahwa SDM memiliki posisi sentral dalam mewujudkan kinerja pembangunan agaknya tidak ada yang menyanggah. Tetapi pemaknaan pengembangan SDM memang dapat bersifat mendua dan dapat bersifat misleading[10]. Dalam perpektif pembangunan yang berpusat pada produksi, pembangunan SDM cenderung menempatkan manusia sebagai resource pembangunan. Nilai atau harga manusia dalam kontek ini ditentukan oleh relevansi kontribusinya pada proses produksi. Kualitas manusia “diprogramkan” sedemikian rupa agar dapat sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan, atau kebutuhan masyarakat industrial. Hakekat manusia di sini cenderung dilihat sebagai salah satu bentuk faktor produksi semata yang melengkapi faktor produksi lain.
Dalam kaitan dengan human-centered development,[11] universitas menjadi roda penggerak pemberdayaan manusia (empowering people)[12]. Proses pemberdayaan manusia ini menumbuhkan conscientization manusia, kesadaran akan kediriannya (self-hood) yang memungkinkan mereka untuk secara kritis melihat situasi sosial yang melingkupi eksistensinya.
Salah satu hal penting dalam meningkatakan kualitas universitas dalam rangka pemberdayaan tersebut adalah membangun universitas yang penuh mabisi untuk maju. Untuk membangun internal dan eksternal institusinya seperti yang diutarakan oleh ……. dalam bukunya …..
A. Universitas yang Ambisius
Ambisi bagi sebuah universitas dan organisasi-organisasi lainnya merupakan bahan bakar bagi kesusksesan usaha mereka dalam mencapai tujuan-tujuannya. Suatu universitas yang ambisius akan merangsang tenaga mudanya untuk berkinerja lebih baik lagi, untuk berinovasi lebih banyak lagi, dan lebih berani mengambil resiko dalam memajukan institusinya tersebut. Dengan demikian, mereka juga akan mendorong seluruh staff kearah kesuksesan. Ada beberapa hal yang kemudian menjadi kunci sukses membangun universitas yang ambisius: (i) Ambisi dan Komitmen Organisasi; (ii) Penunjukkan Staf Akademik; (iii) Restruktur Organisasi; (iv) Inovasi dan Pengembangan-pengembangan Baru; (v) Komunitas Universitas yang Ambisius; (vi) Strategi Sumberdaya Manusia; dan (vii) Lembaga/Badan Kemahasiswaan.
i. Ambisi dan Komitmen Organisasi
Tidak ada sebuah organisasipun yang dapat mencapai kesuksesan tanpa mempunyai ambisi dan sifat kompetitif, karena kesuksesan tidak begitu saja terjadi tetapi merupakan suatu yang harus kita capai. Sudah dibuktikan bahwa universitas terbaik adalah mereka yang ambisius dan kompetitif; bukanlah berita baru bahwa Manchester membayar pegawainya lebih tinggi dari universitas lain sebelum Perang Dunia I untuk menarik professor-profesor terbaik yang ada.
Yang menjadi dasar kesuksesan suatu universitas adalah bahwa ambisi institusi yang bersangkutan dipahami oleh keseluruhan anggotanya, kemudian kompetisi antar universitas dan kebutuhan untuk menjaganya adalah harus di mengerti dengan baik, selanjutnya, tidak kalah penting bahwa adanya kesuksesan harus diberi penghargaan dengan penuh antusias. Sehingga apabila terjadi suatu kesalahan maka harus disadari untuk tidak mengulanginya kembali.
ii. Penunjukkan Staf Akademik
Salah satu komponen penting dalam menentukan kesuksesan suatu universitas adalah penunjukkan staf akademik. Sekitas 50% dari rata-rata biaya pengeluaran suatu universitas adalah untuk membayar gaji staf akademiknya, karena merekalah yang memiliki tanggung jawab penting dalam kesuksesan pengajaran dan penelitian.
Universitas yang ambisius memperkerjakan pegawai-pegawai yang terbaik, yakni memperkerjakan lulusan-lulusan terbaik dibidangnya, universitas mencarinya ke seluruh negara, universitas menentukan dengan hati-hati siapa-siapa saja yang akan mereka pekerjakan dan mengikutsertakan banyak staf-stafnya dalam proses rekruitmen, kemudian universitas memilih hanya peserta yang terbaik dan apabila yang terbaik tidak terdapat dalam daftar pelamar kerjanya, maka universitas harus mengiklankan kembali lowongan tersebut dan memulai proses ini dari awal lagi.
Terkesan proses rekruitmen staf akademik ini sangat mahal, memakan waktu dan pemikiran yang mendalam serta melibatkan banyak staf-staf yang ada, tetapi di pihak lain keuntungan yang diperoleh nantinya akan menghasilkan staf-staf akademik yang berkualitas dan professional sehingga kesuksesan universitas yang bersangkutan tidak diragukan lagi.
Apabila universitas kelihatannya akan kehilangan staf akademik potensialnya, maka universitas tersebut harus mempercepat proses rekruitmennya yaitu dengan cara mempercepat proses interviewnya atau mencoba untuk menawarkan paket-paket fasilitas yang kemungkinan besar universitas lain tidak mampu untuk menawarkannya. Tambahan lagi, setelah proses interview dilakukan, sesegera mungkin untuk memperkerjakan staf akademik potensial tersebut dan lakukan penandatanganan kontrak kerja.
Pada perekruitan setingkat professor, universitas yang ambisius akan mengajukan daftar pertanyaan terbaiknya; dan mereka tidak akan menginterview kecuali mereka yakin bahwa pelamarnya adalah yang terbaik. Dalam hal ini, universitas tidak akan menghambur-hamburkan dana dan waktu untuk merekruit orang-orang yang tidak kompeten dan professional.
Pengalaman mengajar, menulis dan penelitian merupakan faktor-faktor standar yang harus dimiliki oleh staf-staf akademis sebuah universitas. Maka dari itu tim perekruitan staf akademik dan atau professor yang akan diperkerjakan di universitas yang bersangkutan harus memiliki faktor-faktor tersebut.
Faktor pembeda antar universitas adalah kemauannya dalam memperkerjakan ekspatriat. Memperkerjakan ekspatriat adalah merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam sebuah institusi. Meski memang banyak faktor yang harus diperhatikan seperti biaya hidup, keamanan dan kestabilan politik negara, bahkan iklim negara kita yang berbeda dengan negara lain. Penentuan batasan waktu kerja atau kontrak kerja untuk sementara waktu bagi para ekspatriat yang professional dan kompeten dibidang tertentu yang dibutuhkan universitas merupakan salah satu solusi untuk pencapaian kesuksesan sebuah universitas pula. Hal tersebut berkaitan erat dengan masalah pengorganisasian dana agar efisiensi dan efektivitas tetap terjaga.
iii. Restruktrur Organisasi
Staf dari sebuah universitas yang ambisius akan berharap bahwa universitas akan mengambil tindakan untuk memikirkan kembali reputasi bagian-bagiannya. Pada universitas yang ambisius restrukturisasi akan memiliki resiko mengalami kemunduran kinerja kademis. Dengan kata lain, sebuah universitas yang ambisius dan sukses akan berusaha bergerak kearah perbaikan, mereka tidak hanya akan memiliki kemampuan, dan akan bergerak dengan cepat untuk memperbaiki hal-hal yang tidak pada tempatnya; tetapi juga akan lebih berkeinginan untuk menerima konsekuensi dari rendahnya kinerja, dimana tekanan dari teman sejawat akan lebih efektif berdampak bagi manajemen sentral dalam melaksanakan perubahan-perubahan. Takanan-tekanan tersebut akan justru memotivasi kerja staf demi pencapaian tujuan, bukannya mematikan semangat kerja.
iv. Inovasi dan Pengembangan Baru
Universitas yang ambisius senang untuk melakukan sesuatu yang baru, mereka menyediakan dana untuk inovasi, mereka berinvestasi untuk pengembangan-pengembangan baru, mereka mendorong staf-stafnya untuk mengajukan proposal-proposal baru, mereka mendorong staf-stafnya untuk mengajukan dana-dana dari luar. Sistem seperti ini akan menimbulkan suasana kompetisi yang sehat dan lebih efektif. Ambisi dan sifat kompetitif mengarah kepada kemampuan untuk menanggung risiko yang juga mengarah kepada kesuksesan. Ambisi universitas akan menular kepada staf-stafnya, terutama yang muda-muda, untuk mengambil risiko dalam mengajukan proposal penelitiannya. Hal ini akan mengarah kepada kesuksesan universitas yang bersangkutan karena kemampuan untuk menanggung risiko atau keberanian akan mengarah kepada perubahan dan kesuksesan.
Karena meskipun ide-ide baru yang datang tidak diterima, tetapi perasaan untuk lebih baik mencoba dari pada tidak sama sekali adalah lebih baik demi adanya kesuksesan bagi organisasi yang merupakan milik bersama tersebut. Apabila dibayangkan seorang pegawai muda yang handal masuk pada universitas yang tidak ambisius maka akan bersifat mengalah akan segala yang terjadi, cemas akan ide-ide baru, cemas akan melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak perlu, tidak mau menanggung resiko untuk mengarah kepada perbaikan, tidak bersifat kritis dan tidak senang merayakan sebuah kesuksesan. Kesuksesan nampaknya akan jauh dari impian. Sedang apabila kita bayangkan seorang tenaga handal muda yang masuk pada universitas yang ambisius, maka dia akan berkembang, dia akan mendapat promosi, dan mendapatkan penghargaan akademik. Dengan demikian, dapat dibayangkan bahwa tenaga muda yang masuk pada universitas yang tidak ambisius akan berkembang lebih lambat dan bahkan akan gagal bersama sama dengan universitas yang bersangkutan.
vi. Komunitas Universitas yang ambisius
Ambisi awalnya hanya berkembang di bidang akademik, tetapi dapat juga berpengaruh kedalam komunitas universitas. Ambisi dapat menjalar kepada staf-stafnya, dimana mereka melihatnya sebagai suatu tantangan untuk meyakinkan mereka bahwa ambisi adalah dasar dari misi akademik universitasnya, sehingga bagian rumahtangga, karyawan bagian umum, staf kebersihan, pustakawan, semuanya mencoba untuk menirunya. Benih ambisi organisasinya akan menular pada seluruh kehidupan universitas. Pada universitas yang ambisius, komunitasnya khawatir tentang hal-hal kecil apakah segalanya sudah berjalan dengan baik atau belum, tentang pelaksanaan akademik berjalan dengan baik atau tidak, dengan penyediaan pelayanan terbaiknya sudah diberikan atau belum. Seluruhkomunitas bahkan ingin menunjukkan kesuksesan mengurus universitas tersebut di koran daerahnya atau berita sorenya, seperti halnya para akademisinya menyiarkan acara akademiknya di radio atau televisi. Rasa memiliki yang tinggi nampak pada seluruh sivitas akademik sampai karyawan diuniversitas yang ambisius. Hal ini akan secara signifikan mengarah kepada kesuksesan sebuah universitas, karena seluruh komunitas ingin berbuat yang terbaik bagi universitas yang merupakan milik bersama.
vii. Strategi Sumberdaya Manusia
Universitas yang ambisius akan memiliki junior staf administrasi dan tenaga manajerialnya yang berasal dari lulusan-lulusan terbaik. Hal tersebut penting dilakukan dikarenakan tenaga muda staf administrasinya nantinya akan menempati posisi sebagai staf administrasi senior di universitas yang bersangkutan. Tenaga muda tersebut harus dimotivasi sejak dini agar dapat mengkontribusikan ide-idenya dan memberikan solusi untuk masalah-masalah yang terjadi, mereka juga harus mengalami mutasi secara berkala agar memperluas pengalaman profesionalnya, dan mereka harus pula diikutsertakan dalam diskusi penentuan kebijakan diuniversitas tersebut. Kemudian, apabila mereka memiliki waktu luang, mereka diberikan kesempatan untuk mengajar agar dapat memahami kehidupan akademis yang terjadi di kampus. Suatu universitas yang ambisius dengan administratornya yang handal, yang mampu menangani masalah-masalah manajerial, akan mampu menciptakan solusi-solusi yang inovatif dan efektif dalam pembiayaan. Selanjutnya, universitas yang ambisius adalah universitas yang menghargai akan bakat, dan menggunakan bakat tersebut sebaik-baiknya agar memberikan keuntungan yang terbaik bagi universitas yang bersangkutan. Dengan demikian, universitas yang ambisius akan berisi dengan tenaga-tenaga (baik administrator, pustakawan, dan staf-stafnya) yang energik, hidup dan kompetitif, yang akan memajukan universitas.
viii. Badan Kemahasiswaan
Tidak ada yang dapat mendapatkan lebih banyak manfaat dari universitas yang ambisius selain badan-badan kemahasiswaannya. Moral dari universitas, dapat disalurkan kepada mahasiswanya melalui stafnya/humasnya, melalui bagian pelayanan mahasiswanya, dan melalui beberapa kegiatan yang dilakukan di universitas tersebut. Universitas yang sukses akan memiliki ikatan kemahasiswaan yang kuat. Universitas yang ambisius akan mendapatkan kesuksesan karena penuh energi dan ambisi untuk maju. Universitas yang ambisius dapat membangun hubungan yang baik dengan para alumninya, sedang hubungan antar alumninya juga terpelihara dengan baik. Hal ini dianggap penting untuk diperhatikan bagi universitas yang ambisius karena para alumni adalah duta besar dan penghubung yang terbaik bagi universitasnya, karena mereka tidak akan pernah berhenti untuk mendukung universitasnya dan bidang ilmu pengetahuannya.
Universitas yang ambisius adalah universitas yang memiliki motivasi tinggi dan keinginan yang kuat untuk selalu memajukan institusinya, termasuk dalam proses rekruitmen tenaga akademisnya, staf-stafnya (staf adminstrasi, dan manajerian, pustakawan), meningkatkan sistem pengajarannya dan memelihara hubungan dengan alumninya.

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI YANG AMBISIUS DI INDONESIA DALAM KERANGKA KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DAN SUMBERDAYA MANUSIA

Tantangan pengembangan sumberdaya manusia Indonesia bermuara pada satu masalah, yakni masalah pendidikan. Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas SDM. Pengembangan SDM melalui pendidikan itu penting. Tujuan pendidikan nasional seperti tertuang dalam Undang-Undang tentang sistem pendidikan nasional ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggungjawab kemasyarakat dan kebangsaan. Oleh sebab itu pendidikan memerlukan penanganan yang sangat serius dari pemerintah dan semua komponen masyarakat, terutama para pengelenggara institusi pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.
Persoalannya, hingga awal abad 21 mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Ini menjadi satu indikator yang memberi sumbangan pada rendahnya peringkat Indonesia berdasarkan HDI dalam HDR yang dibuat oleh UNDP. Memang harus diakui bahwa Indonesia telah berhasil membangun SDM-nya. Secara kuantitas telah terjadi peningkatan pendidikan. Tetapi jika dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan ASEAN, kualitas pendidikan Indonesia termasuk paling rendah. Kualitas pendidikan negara Vietnam sebagai negara yang sering dilanda perang masih berada di atas Indonesia. Hasil penelitian lembaga konsultan di Singapura (PERC-The Political and Economics Risk Consultancy), akhir 2001, menyebutkan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini berada di urutan ke 12 dari 12 negara di Asia yang disurvei. Survei PERC yang didasarkan pada kualitas pendidikan yang menjadi tenaga kerja dengan argumentasi bahwa untuk mendapatkan tenaga kerja berkualitas didasarkan atas sistem pendidikan yang berkualitas itu menempatkan Korea Selatan di urutan pertama, Singapura kedua, dan Jepang ketiga, Vietnam menempati urutan ke-11 dan Indonesia berada pada urutan 12.
Penyebabnya antara lain rendahnya mutu tenaga pengajar (tingkat profesionalisme pengajar yang rendah), kurikulum, dan manajemen pendidikan. Lebih umum lagi, tidak adanya ambisi yang kuat dari perguruan-perguruan tinggi di Indoensia untuk maju. Sebagaimana diidentifikasikan oleh tim peneliti Institut of Southeast Asian Studies pada tahun 1992 maka karakteristik pendidikan Indonesia adalah (i) titik tekannya lebih pada “universal education” daripada “vocational education”; (ii) lebih menekankan kuantitas daripada kualitas; (iii) tidak ada “streaming” dalam seleksi siswa pendidikan menengah; (iv) terdapat mismatch antara supply output pendidikan dan demand tenaga kerja, dalam arti terdapat exes demand pada pendidikan SD atau di bawahnya, dan oversupply pada pendidikan sekunder dan tertier; (v) rendahnya kualitas pendidikan science dan matematika; dan (vi) methodidaktik yang digunakan tidak kondusif bagi proses empowerment, pembentukan kesadaran baru tentang a sense of dignity[13].
Jika indikasi kualitas sumberdaya manusia antara lain ditentukan oleh mutu pendidikan, maka wajar jika dikatakan bahwa kualitas sumberdaya manusia Indonesia rendah dibandingkan dengan sumberdaya manusia di negara-negara Asia Tenggara. Termasuk rangking universitas, indeks pengembangan manusia, dan daya saing sumberdaya manusia Indonesia lebih rendah dibandingkan negara-negara lain[14]. Berdasarkan hasil penilaian Program Pembangunan PBB (UNDP) pada 2000, kualitas SDM Indonesia menempati urutan ke-109 dari 174 negara, atau jauh di bawah negara-negara ASEAN lainnya yakni Singapuras (24), Malaysia (61), Thailand (76), Filipina (77), dan Vietnam (108). Hal yang sama juga terjadi pada tahun 1990 di mana sebagian besar (70 persen) berpendidikan SD dan bekerja di sektor pertanian (47,3 persen). Akibatnya produktivitas tenaga kerja yang dihasilkan juga rendah, yaitu sebesar USD1.400 per kapita dalam tahun 1990 dan lebih rendah dari negara Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan, yang pada akhirnya menyebabkan daya saing juga rendah karena kemampuan untuk memanfaatkan, menguasai, dan mengembangkan teknologi sangat terbatas.
Rendahnya mutu pendidikan yang berimplikasi pada rendahnya mutu SDM Indonesia menjadi masalah besar bagi Indonesia memasuki pasar bebas dan globalisasi. Sebab era globalisasi sangat mengutamakan dan mengandalkan kualitas sumberdaya manusia untuk memenangkan kompetisi global. Dalam persaingan global maka peningkatan kualitas sumberdaya manusia mutlak harus diperhatikan dan menjadi prioritas karena dalam memenangkan persaingan global pada akhirnya ditentukan oleh faktor manusia. Agar bangsa Indonesia tidak semakin terpuruk dalam era globalisasi, maka kualitas sumberdaya manusia Indonesia di berbagai sektor baik publik maupun privat harus ditingkatkan sehingga menjadi manusia yang potensial dan memiliki kemampuan kompetitif yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain, setidaknya di tingkat Asia atau Asia Tenggara. Seiring dengan hal tersebut, maka guna menghadapi persaingan mutu sumberdaya manusia menjelang pemberlakuan pasar bebas (AFTA) 2003, Mendiknas menghimbau, agar semua kampus perguruan tinggi (negeri/swasta) di tanah air harus tetap mengedepankan peningkatan kualitas lulusannya. Komitmen dari kampus sangat diperlukan agar SDM Indonesia pada AFTA mendatang dapat bersaing dengan negara lainnya[15].
Meskipun demikian, indikasi pengembangan mutu SDM Indonesia tampaknya ada harapan. Pertama, meskipun baru dalam tataran pernyataan politis (political statement), tahun 2004 mendatang Indonesia menargetkan naik kelas ke peringkat 10 se Asia dalam hal mutu pendidikannya. Untuk mencapai target tersebut pemerintah akan melakukan terobosan dalam sistem, manajemen dan kebijakan pendidikan nasional, atau mencakup segi hardware dan software pendidikan nasional secara komprehensif. Mengacu kepada institusi pendidikan di Britania, misalnya, terdapat enam kriteria utama penyelenggaraan pendidikan yang dipertimbangkan dalam pengkajian mutu/kualitas, yaitu:[16]
· Rancangan kurikulum isi dan pengorganisasian;
· Mengajar, belajar dan ujian;
· Kemajuan mahasiswa dan pencapainnya;
· Sarana belajar (misalnya: IT, laboratorium, peralatan, perpustakaan, dan lain-lain);
· Jaminan dan peningkatan kualitas.
Kedua, adanya rencana pemerintah untuk meningkatkan anggaran pembangunan Depdiknas naik 28 persen dari Rp. 8.868 trilyun pada 2001 menjadi Rp. 11.352 trilyun pada 2002. Dari jumlah itu, Rp 7.083 trilyun merupakan rupiah murni dan Rp. 4.268 trilyun merupakan pinjaman luar negeri.
Ketiga, adanya keinginan Depdiknas untuk memberlakukan kurikulum berbasis kompetensi pada 2002. Banyak pihak melihat bahwa kurikulum adalah salah satu biang keladi utama dari rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Kompetensi itu mencakup akhlak, moral, pengetahuan, kemampuan, sikap dan perilaku kehidupan sebagai individu dan anggota masuarakat serta bangsa. Basis kompetensi tersebut sejalan dengan empat pilar pendidikan yang diusulkan oleh UNESCO untuk dijadikan acuan badan pengelola pendidikan negara di dunia, yakni belajar menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, hidup bersama, dan mengenal diri sendiri. Keempat pilar ini perlu dipadukan dengan yang lain (sebagai muatan lokal) sehingga terwujud manusia yang utuh dan dapat memantapkan keberadaannya, menjaga kelangsungan hidup, dan memanfaatkan alam semesta. Dengan kata lain, kompetisi global, termasuk dunia pendidikan menuntut kompetensi, tetapi keberagaman tiap daerah di Indonesia tetap dihargai. Kebijakan itu tercermin dalam Sistem Manajemen Berbasis Sekolah (SMBS) yang membuat penyelenggara pendidikan dapat mengembangkan sendiri kurikulum sekolahnya dengan tetap mengutamakan kualitas universal dengan standar internasional. Sebab penguasaan Iptek tidak dapat dilakukan jika tidak menguasai ilmu dasar seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi.[17] Ini ada kaitannya dengan fungsi pendidikan yang lebih esensial, yaitu sebagai instrumen untuk mengembangkan potensi kemanusiaan yang memberi kemampuan kepada anak didik untuk secara kritis dan kreatif melihat realitas objektif yang ada, dan mentransformasikannya[18].
Keempat, adanya kemauan politik pemerintah yang dihasilkan dalam Rapat Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat (rakorbidkesra) pada tanggal 6 Maret 2002 untuk membuat gerakan nasional dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, atau Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan. Gerakan ini akan dikerjakan selama lima tahun dimulai pada Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2002. Ini dilakukan dengan kesadaran bahwa mutu pendidikan Indonesia rendah dan perlu diambil langkah yang tegas dan konkrit agar kedepan kita tidak hanya menjadi bangsa kuli.[19]
Kelima, mulai diberlakukannya otonomi pendidikan di mana penyelenggaraan pendidikan jenjang dasar sampai dengan jenjang menengah termasuk pendidikan luar sekolah menjadi tanggungjawab daerah kabupaten/kota. Dengan demikian maka intervensi pemerintah pusat semakin terbatas dan daerah akan berkompetisi untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya masing-masing. Sementara kebebasan institusi pendidikan diharapkan akan menghasilkan pendidikan yang kompetitif dalam kualitas. Bagaimanapun juga pada akhirnya institusi pendidikan yang tidak mengutamakan kualitas akan ditinggalkan oleh rakyat sebagai pengguna jasa pendidikan dan produsen sebagai pengguna lulusan.

EndNotes:
[1] Media Indonesia, 29 Maret 2001.
[2] Ginandjar Kartasasmita. 1996. Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Petumbuhan dan Pemerataan. Jakarta: CIDES.
[3] Moeljarto Tjokrowinoto. 1996. Pembangunan: Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 8.
[4] Ibid., h. 10.
[5] Ibid., 24.
[6] Fred W. Riggs (editors). 1994. Administrasi Pembangunan: Batas-batas, Strategi Pembangunan Kebijakan dan Pembaharuan Administrasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
[7] Ginandjar Kartasasmita, op.cit., h. 288.
[8] Sukamdi dalam Warta Demografi, Tahun Ke-26, Nomor 2, 1996, h. 22.
[9] Ibid., h. 26.
[10] Ibid., h. 28-29.
[11] David C. Korten dan Sjahrir (penyunting). 1988. Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
[12] Aileen Mitchell Steward. 1998. Empowering People: Pemberdayaan Sumberdaya Manusia. Yogyakarta: Kanisius.
[13] Moeljarto Tjokrowinoto, op.cit., h. 31-32.
[14] Kompas, 10 November 2001.
[15] Kompas, 09 Maret 2002.
[16] The Official Website of IBEC.2000. http://www.ibec.or.id/about_p2.html.
[17] Kompas, 10 November 2001.
[18] Moeljarto Tjokrowinoto, op.cit., h. 32.
[19] Kompas, 7 Maret 2002.

Posted on September 10, 2008, in Tulisan. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: